ANGGARAN PEMERINTAH PERBENDAHARAAN NEGARA

Anggaran negara adalah urat nadi bagi suatu negara dalam menjalankan pemerintahan. Pengertian anggaran (budget) menurut Robert D Lee, Jr dan Ronald W Johnson adalah “A document or a collection of documents that refer to the financial condition of an organization ( family, corporation, government), including information on revenues, expenditures, activities, and purposes or goals”.1 Terjemahan bebas pengertian anggaran tersebut adalah dokumen yang menunjukkan kondisi atau keadaan keuangan suatu organisasi (keluarga, perusahaan, pemerintah) yang menyajikan informasi mengenai pendapatan, pengeluaran, aktivitas dan tujuan yang hendak dicapai. 
Di Indonesia anggaran negara setiap tahun disusun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)2. APBN secara filosofi adalah perwujudan dari kedaulatan rakyat sehingga penetapannya dilakukan setiap tahun dengan undang-undang. APBN pada dasarnya sebagai bentuk kepercayaan rakyat kepada pemerintah untuk mengelola keuangan negara sehingga pengelolaannya diharapkan dapat memenuhi syarat akuntabilitas (accountability), transparan (transparency), dan kewajaran (fairness). Hampir di semua negara yang berlandaskan hukum, ketentuan mengenai anggaran belanja negara ditetapkan dalam konstitusi. Di Indonesia ketentuan mengenai APBN Selengkapnya lihat disini

AUDIT SIKLUS AKUISISI DAN PEMBAYARAN: PENGUJIAN PENGENDALIAN, PENGUJIAN SUBSTANTIF ATAS TRANSAKSI, DAN UTANG USAHA

 Akun dan Kelas Transaksi Dalam Siklus Akuisisi dan Pembayaran

Tujuan keseluruhan dari audit  atas siklus akuisisi dan pembayaran adalah untuk mengevaluasi apakah akun-akun yang dipengaruhi oleh akuisisi barang dan jasa serta pengeluaran kas bagi akuisisi tersebut disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang diterima umum.

Terdapat tiga kelas transaksi yang dimasukkan dalam siklus :

1. Akuisisi barang dan jasa
2. Pengeluaran kas
3. Retur dan pengurangan pembelian serta diskon pembelian

 Fungsi Bisnis Dalam Siklus Serta Dokumen dan Catatan Yang Terkait

Siklus akuisisi dan pembayaran melibatkan keputusan dan proses yang diperlukan untuk memperoleh barang serta jasa guna mengoperasikan suatu bisnis. Siklus tersebut umumnya dimulai dengan pembuatan permintaan pembelian oleh karyawan yang berwenang yang memerlukan barang dan jasa itu, dan berakhir sengan pembayaran utang usaha.

Permintaan akan barang dan jasa oleh personil klien merupakan titik awal bagi siklus ini. Bentuk pasti dari permintaan itu dan persetujuan yang diperlukan tergantung pada sifat barang dan jasa serta kebijakan perusahaan. Dokumen yang umum digunakan meliputi :

• Permintaan Pembelian (purchase requisition): Digunakan untuk meminta barang dan jasa oleh karyawan yang berwenang.
• Pesanan Pembelian (purchase order): Dokumen yang digunakan untuk memesan barang dan jasa dari vendor. Pesanan tersebut mencakup deskripsi, kuantitas, dan informasi terkait mengenai barang serta jasa yang ingin dibeli perusahaan dan sering kali digunakan untuk menunjukkan otorisasi akuisisi.
• Faktur Vendor (vendor’s invoice): Dokumen yang diterima dari vendor dan menunjukkan jumlah yang terutang atas suatu akuisisi. Faktur tersebut menunjukkan deskripsi dan kuantitas barang serta jasa yang diterima, harga, syarat diskon tunai, tanggal penagihan, dan total jumlahnya.
• Memo debet (debit memo): Dokumen yang diterima dari vendor dan menunjukkan pengurangan jumlah yang terutang kepada vendor akibat retur barang atau pengurangan yang diberikan.
• Voucher (voucher): Sering digunakan oleh perusahaan atau organisasi dalam menetapkan cara yang formal untuk mencatat dan mengendalikan akuisisi, terutama dengan memungkinkan setiap transaksi akuisisi diberi nomor urut.
• File Transaksi Akuisisi: File yang dibuat computer yang meliputi semua transaksi akuisisi yang diproses oleh sitem akuntansi selama suatu periode.
• Jurnal Akuisisi (listing): Laporan ini dibuat dari file transaksi akuisisi dan umumnya meliputi nama vendor, tanggal, jumlah, dan klasifikasi akun.
• File Induk Utang Usaha (accounts payable master file ): Digunakan untuk mencatat transaksi akuisisi, pengeluaran keas, serta retur dan pengurangan akuisisi untuk setiap vendor.
• Neraca saldo utang Usaha (accounts payable trial balance): Mencantumkan jumlah yang terutang kepada setiap vendor atau dari setiap faktur atau voucher pada suatu waktu. Neraca tersebut dibuat secara langsung dari file induk utang usaha.
• Laporan Vendor (vendor’s statement): Dokumen yang disisipkan setiap bulan oleh vendor dan menunjukkan saldo awal, akuisisi, retur dan pengurangan, pembayaran kepada vendor, dan saldo akhir.
• Cek: Dokumen ini umumnya digunakan untuk membayar akuisisi ketika pembayaran sudah jatuh tempo. Cek ini dibuat melalui computer berdasarkan informasi yang tercantum dalam file transaksi akuisisi pada saat barang dan jasa diterima.
• File Transaksi Pengeluaran Kas (cash disbursement transaction file): File yang dibuat dengan computer yang mencantumkan semua transaksi pengeluaran kas yang diproses oleh system akuntansi selama suatu periode.
• Jurnal atau listing Pengeluaran Kas (cash disbursement journal or listing): Listing atau laporan yang dibuat dari file transaksi pengeluaran kas yang mencantumkansemua transaski selama setiap periode waktu.

Bagaimana E-Commerce Mempengaruhi Siklus akuisisi dan Pembayaran

Perusahaan menggunakan internet dan opsi e-commerce lainnya untuk merampingkan proses akuisisi barang dan jasa serta proses lainnya seputar manajemen mata rantai suplai. Sementara itu, EDI telah digunakan selama bertahun-tahun oleh pemasok dan pelanggan besar, yaitu teknologi berdasarkan internet yang sekarang memungkinkan hubungan elektronik antara pemasok dan pelanggan yang lebih kecil.

Informasi mengenai deskripsi produk, penetapan harga, skedul pengiriman, dan syarat lainnya telah tersedia di Internet melalui website vendor dan database yang dapat diakses dengan mudah lainnya. Agen pembelian mengakses informasi mengenai produk  yang diperlukan dari host of provider sebelum mengambil keputusan akuisisi.

Metodologi Untuk Merancang Pengujian Pengendalian dan Pengujian Substantif Atas Transaksi

Pengujian pengendalian dan pengujian substantive atas transaksi untuk siklus akuisisi dan pembayaran dibagi ke dalam dua bidang yang luas :

lebih lengkapnya download disini: klik disini

Perdagangan Internasional: Made in USA, Jepang, Meksiko, Indonesia...

Dalam Bab ini :

• Kenapa negara-negara mengimpor dan mengekspor barang-barang
• Kesepakatan dagang internasional
• Proteksionisme dan kebijakan dagang lainnya

Mengenai ekspor-impor memiliki beberapa alasan, yaitu:
Alasan yang paling mendasar bagi perdagangan asing adalah cukup sederhana. Beberapa negara menghasilkan barang-barang tertentu lbih baik daripada negara lainnya. Artinya bahwa 

selengkapnya lihat disini

Peraturan Perilaku dan Interpretasi Independensi

Peraturan 101-Independensi 
Seorang anggota yang berpraktik untuk perusahaan publik harus independen dalam kinerja jasa profesional seperti yang dipersyaratkan oleh standar yang dirumuskan oleh badan yang ditunjuk oleh Dewan.

Kantor Akuntan Publik diharuskan untuk menjadi independen untuk jasa tertentu yang mereka berikan, tetapi tidak untuk jasa lainnya. Frase terakhir dalam Peraturan 101, “seperti yang dipersyaratkan oleh standar yang dirumuskan oleh badan yang ditunjuk oleh Dewan” adalah cara yang tepat untuk AICPA untuk menyertakan atau tidak menyertakan persyaratan independensi untuk berbagai jenis jasa.

Kepentingan Keuangan

Interpretasi Peraturan 101 melarang anggota yang terlibat untuk memiliki saham atau investasi langsung lainnya dalam klien audit karena berpotensi merusak independensi audit yang sebenarnya (kebebasan berpikir), dan tentu saja kemungkinan akan mempengaruhi persepsi pemakai atas independensi auditor. Investasi tidak langsung juga dilarang, tapi hanya jika jumlahnya material bagi auditor. Ada tiga perbedaan penting dalam aturan yang berkaitan dengan independensi dan kepemilikan saham.

Anggota yang tercakup 
Peraturan 101 berlaku untuk anggota yang terlibat yang dapat mempengaruhi penugasan atestasi. Anggota yang tercakup meliputi hal berikut:

klik disini untuk mendownload     download

E-Book Pengauditan 1

Bagi anda yang sedang menjalani perkuliahan Audit 1 dan enggak mau susah-susah cari bukunya, bisa download e-booknya disini.

Tidak usah bertele-tele, langsung saja download  e-book audit

Kunci Jawaban Analisis Laporan Keuangan

Kunci Jawaban Analisis Informasi Keuangan. Setidaknya dapat membantu anda saat mengerjakan tugas-tugas perkuliahan.

Langsung saja download disini

Kunci Jawaban Akuntansi Keuangan Menengah

Bagi anda yang sedang menjalani mata kuliah Akuntansi Menengah. Saya mempunyai beberapa kunci jawaban AKM karangan Kieso (Intermediate Accounting, Volume 1).

Silahkan download disini

PEREKRUTAN

Perekrutan adalah proses menarik orang-orang pada wakotu yang tepat, dalam jumlah yang cukup dan dengan persyaratan yang layak untuk mengisi lowongan dalam organisasi. Menemukan cara yang tepat untuk mendorong kandidat-kandidat yang memenuhi syarat untuk bekerja sangat penting ketika perusahaan memerlukan karyawan. Namun, biasanya biaya merekrut sangat mahal. Program perekorutan yang terencana akan berfungsi dengan baik dan bisa memiliki pengaruh utama terhadap hasil akhir perusahaan. Sebelum memulai proses perekrutan, alternatif-alternatif perekrutan harus dipertimbangkan, seperti :

1. Alih daya (outsourcing)
2. Karyawan Tidak Tetap (contingent workers)
3. Oganisasi pemberi kerja profesional
4. Kerja Lembur

Faktor faktor di luar organsasi secara signifikan mempengaruhi upaya-upaya perekrutan perusahaan yaitu 

•       Kondisi pasar tenaga kerja: Yang sangat penting diperhatikan adalah permintaan dan penawaran keterampilan-keterampilan khusus dalam pasar tenaga kerja.
•       Pertimbangan hukum: Proses perekrutan yang tidak dirumuskan dengan baik bisa menciptakan masalah-masalah dalam proses seleksi. Dengan demikian, penting bagi organisasi untuk menekankan praktik-praktik non diiskriminatif.

Kebijakan Promosi

Kebijakan promosi perusahaan bisa memiliki dampak signifikan pada perekrutan. Perusahaan bisa menekankan kebijakan promosi dari dalam strukturnya sendiri atau  kebijakan dimana posisi-posisi secara umum diisi dari luar perusahaan. Terdapat dua pendekatan yaitu promosi dari dalam. Promosi dari dalam adalah kebijakan mengisi lowongan-lowongan di atas posisi-posisi tingkat pemula dengan para karyawan. Keuntungan perekrutan dari dalam ini adalah karyawan mendapat rangsangan untuk berupaya keras meraih kemajuan. Selain itu adalah organisasi akan menyadari dengan baik kapabilitas para karyawannya.

Proses Perekrutan

Perekrutan biasanya dimulai ketika karyawan mengeluarkan permintaan karyawan (employee requisition), sebuah dokumen yang merinci nama pekerjaan, departemen, tanggal karyawan dibutuhkan untuk bekerja da rincian-rincian lainnya. Dengan informasi tsb, manajer dapat mengacu pada deskripsi pekerjaan yang tepat untuk menentukan persyaratan yang harus dipenuhi. Langkah berikutnya adalah menentukan apakah para karyawan yang memenuhi syarat tersedia dalam perusahaan atau harus dicari dari sumber-sumber eksternal. Dalam hal ini, organisasi perlu memanfaatkan sumber-sumber dan metode-metode perekrutan. Sumber-sumber perekrutan adalah tempat dimana  para kandidat yang memenuhi syarat berbeda. Metode-metode perekrutan adalah cara-cara spesifikk yang digunakan untuk menarikk karyawan potensial ke dalam perusahaan.

Metode-Metode Perekrutan Internal

1. Pengumuman Pekerjaan dan Pengajuan Pekerjaan
2. Referensi Karyawan

Sumber-Sumber Perekrutan Eksternal

1. Sekolah Menengah Umum dan Sekolah Kejuruan
2. Community College
3. Akademi dan Universitas
4. Pesaing dalam Pasar Tenaga Kerja

Metode Perekrutan Online

Perkrutan online telah merevolusi cara perusahaan-perusahaan merekrut para karyawan serta pencari kerja mencari dan melamar kerja. Kecepatan dan kelompok talenta yang semakin luas yang ditawarkan oleh perekrutan online membuat proses perekrutan lebih efisien dan efektif  biaya bagi pemberi kerja maupun kandidat kerja. Perekrutan online mempunyai beberapa keunggulan dibanding  metode -metode perekrutan tradisional.

Metode perekrutan eksternal tradisonal

Meskipun perekrutan online mempunyai pengaruh besar terhadap cara pelaksanaan perekrutan ,metode-metode tradisional masih digunakan.berikut beberapa metode yang digunakan:

1. Iklan
2. Agen tenaga kerja 
3. Perekrut

Perusahaan pencari eksekutif

Organisasi yang digunakan beberapa perusahaan untuk mencari para professional dan eksekutif ketika sumber-sumber lainnya terbukti tidak cukup. Manfaat utamnya adalah pembidikan kandidat-kandidat ideal

Assosiasi professional

Hampir semua kelompok profesi menantikan jurnal yang dibaca luas oleh anggotanya. Assosiasi ini menyediakan layanan perekrutan dan penempatan bagi anggota mereka.

Pelamar yang belum di panggil

Para pelamar yang belum di panggil karena mereka secara positif terkesan sebagai para karyaewan yang bernilai direputasi perusahaan .

Open house

Alat perekrutan yang penting terutama pada saat pengangguran sedikit. Open house ini lebih murah dan cepat dibandingkan cara menarik karyawan lainnya. Disini perusahaan mempertemukan calaon karyawan potensial dengan perekrut dengan suasana hangat dan santai.

Perekrutan acara

Perekrutan acara mengharuskan para perekrut untuk menghadiri acara dimana orang-orang yang dicari perusahaan hadir. Dalam perekrutan ini biasanya memberikan perusahaan peluang untuk menyampaikan citranya. Predikat menyenangkan memiliki makna besar bagi beberapa karyawan. 

Bonus bergabung

Perusahaan mengikuti praktik industry olah raga yang menawarkan bonus bergabung kepada para calon dengan tingkat permintaan tinggi. Bonus ini digunakan untuk mencari talenta puncak.

Kompetisi teknologi tinggi

Perusahaan mensponsori sebuah kompetisi teknologi tinggi yang diikuti para mahasiswa dari seluruh dunia dan para pemenang kompetisi tersebut akan mendapat perhatian. Biasanya para pemenang tersebut dengan bakat cemerlang akan dilirik oleh perusahaan.

Sistem pelacakan pelamar

Perangkat lunak yang dirancang untuk membantu perusahaan merekrut karyawan secara lebih efisien. System yang ada saat ini memungkinkan para manajer sumber daya manusia dan lini memantau proses secara keselurahan.

Pemanfaatan kaum minoritas, wanita, dan orang cacat

Penting bagi perekrut untuk mendapatkan pelatihan dalam menggunakan standar-standar yang objhektif dan berkaitan dengan pekerjaan. Menggunakan kaum minoritas wanita dan orang  cacat dalam aktivitas –aktivitas perekrutan pokok bisa membayar deviden sesungguhnya. Potret mereka memberikamn kredibilitas pada pesan yang berbunyi “kami adalah pemberi kerja dengan peluang yang setara “.

Iklan

Beberapa pendekatan yang bisa mendorong keberagaman :

• memastikan bahwa muatan iklan tidak menujukan prefensi pada ras ,gender,atau usia tertentu atau factor-faktor tersebut menjadi persyaratan pekerjaan
• memanfaatkan media yang diarahkan pada kaum minoritas
• Menekankan keinginan untuk merekrut tanpa memandang status , ras, gender, atau kecacatan lainya.

Agen tenaga kerja

Organisasi harus menekankan praktik –praktik perekrutannya yang non-diskriminatif ketika menggunakan agen-agen tenaga kerja.

Pendekatan perekrutan lain yang disarankan

Para menejer penyediaan staf harus menjalin hubungan baik dengan para konselor dan administrator di sekolah-sekolah dengan jumlah minoritas dan atau wanita yang besar .

PASAR BISNIS / INDUSTRI

Pasar Industri adalah Semua organisasi yang membeli barang dan jasa untuk digunakan memproduksi barang dan jasa lain yang dijual, disewakan, atau dipasok ke perusahaan lain.

Ciri-ciri pasar industri :

Struktur dan Permintaan Pasar.

• Pasar Industri memiliki lebih sedikit pembeli tetapi lebih besar nilainya.
• Pelangan pasar iIndustri lebih terkonsentrasi secara geografis.
• Permintaan pembeli industri merupakan turunan dari permintaan konsumen akhir.
• Permintaan di pasar industri lebih inelastik ( kurang terpengaruh oleh perubahan harga jangka pendek).
• Permintaan di pasar industri lebih berfluktuatif dan lebih cepat.

Sifat unit pembelian.

• Pembelian di pasar industri melibatkan lebih banyak pembeli.
• Pembelian dipasar industri melibatkan usaha pembelian yang lebih professional.

Berbagai tipe Keputusan dan Proses Pengambilan Keputusan.

• Pembeli di pasar industri biasanya menghadapi pengambilan keputusan yang kompleks.
• Proses pembelian industri lebih formal.
• Dalam pembelian di pasar industri, penjual dan pembeli bekerja lebih erat dan membangun hubungan jangka panjang.

Aktivitas pembelian terdiri dari dua bagian besar :

1. Pusat pembelian yang terdiri dari semua orang yang terlibat dalam pengambilan    keputusan pembelian.
2. Proses pengambilan keputusan pembelian.

PERILAKU PEMBELI DI PASAR INDUSTRI

Proses Pembelian Pasar Industri : Proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pembeli pasar industri untuk menetapkan kebutuhan akan produk dan jasa yang harus dibeli dan untuk mengidentifikasikan, mengevaluasi, dan memilih dari berbagai alternatif merek dan pemasok.

Berbagai Situasi Pembelian Utama :

1.  Pembelian Ulang sepenuhnya: Merupakan situasi pembelian di pasar industri yang ditandai oleh pembeli secara rutin memesan ulang sesuatu tanpa ada  modifikasi.
2. Pembelian ulang dengan modifikasi: Situasi pembelian di pasar industri yang ditandai oleh pembeli ingin memodifikasi spesifikasi, harga, persyaratan, dan pemasok produk.
3. Tugas Baru: Situasi pembelian di pasar industri yang ditandai oleh pembeli membeli produk atau jasa untu yang pertama kalinya.
4. Pembelian sistem: Pembelian penyelesaian masalah secara terpaket dari satu penjual.

Unit pengambilan keputusan organisasi pembelian disebut “Pusat Pembelian “ yaitu

semua individu dan unit yang berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan di

pasar industri.

Peserta Proses Pembelian di Pasar Industri :

1. Pemakai, anggota organisasi yang akan mengunakan produk atau jasa, pemakai sering sebagai pencetus usulan pembelian dan membantu mendefinisikan spesifikasi produk.
2. Pemberi Pengaruh, orang di dalam pusat pembelian suatu organisasi yang mempengaruhi keputusan pembelian, mereka sering membantu mendefinisikan spesifikasi dan juga menyediakan informasi untuk mengevaluasi sejumlah alternatif.
3. Pengambil Keputusan, orang di dalam pusat pembelian suatu organisasi yang memiliki kekuatan formal dan informasi untuk memilih atau menyetujui pemasok yang harus dipilih.
4. Penjaga gawang, orang yang di dalam pusat pembelian suatu organisasi yang mengendalikan arus informasi kepada orang lain.

Pengaruh Utama yang dihadapi Pembeli di Pasar Industri :

Faktor-faktor lingkungan:

• Perkembangan ekonomi
• Kondisi penawaran
• Perubahan teknologi
• Perkembangan peraturan dan kondisi politik.
• Perkembangan persaingan.
• Budaya dan adat-istiadat.

Faktor-faktor organisasi:

• Tujuan
• Kebijakan.
• Prosedur.
• Struktur Organisasi
• Sistem

Faktor-faktor antar pribadi :

• Otoritas
• Status
• Empati
• Kemampuan mempengaruhi orang.

Faktor-faktor individu:

• Umur
• Pendidikan
• Posisi jabatan
• Kepribadian.
• Sikap terhadap resiko

Proses Pembelian di Pasar Industri:
Pengenalan Masalah.

Tahap pertama dalam proses pembelian di pasar industri ketika seorang di perusahaan tertentu mengenali adanya masalah atau kebutuhan yang dapat dipecahkan dengan memperoleh barang atau jasa tertentu.
Penjabaran Kebutuhan secara Umum.

Tahap dalam proses pembelian dipasar industri ketika perusahaan tersebut menjabarkan secara umum karakteristik dan kuantitas barang yang dibutuhkan.
Spesifikasi Produk.

Tahapan ketika organisasi pembeli memutuskan dan menspesifikasikan karakteristik produk yang secara teknis terbaik atas barang yang dibutuhkan.
Analisis Nilai.

Pendekatan pengurangan biaya dimana semua komponen dipelajari secara seksama guna menentukan apakah dapat dirancang ulang, distandarisasikan atau dibuat dengan metode produksi yang lebih baik.
Pencarian Pemasok.

Tahapan ketika pembeli berusaha mendapatkan pemasok terbaik.
Pengumpulan Proposal.

Tahapan ketika pembeli mengundang pemasok yang memenuhi syarat untuk mengajukan proposal.
Pemilihan Pemasok.

Tahapan ketika pembeli mengulas proposal dan memilih satu atau beberapa pemasok.
Spesifikasi pesanan rutin.

Tahapan ketika pembeli menulis pesanan akhir kepada pemasok terpilih, membuat daftar spesifikasi, kuantitas yang dibutuhkan, waktu penyerahan yang diharapkan, kebijakan pengembalian barang dan garansi.
Penilaian Kinerja.

Tahapan ketika pembeli memeringkat kepuasannya terhadap pemasok, sambil mengambil keputusan apakah akan melenjutkan, memodifikasi atau memutuskan perjanjian hubungan tersebut.

Pengertian Lingkungan politik

Elemen lingkungan politik yang relevan adalah peranan pemerintah dalam perekonomian , ideologi ekonomi dan politik, hubungan internasional, dan hubungan antara pemerintah dan bisnis pada umumnya. Para ahli politik biasanya melihat pada variabel lainya karena mereka berminat terhadap perilaku politik dan organisasi menurut pengertian harfiahnya, bukannya bagaimana kaitan semua faktor itu dengan kegiatan bisnis. Lingkungan politik telah diakui sebagai faktor penting dalam banyak keputusan bisnis internasional. Studi menunjukkan bahawa nasionalisme dan perundangan dengan pemerintah dianggap sebagai masalah pokok bagi manajemen internasional. Selanjutnya, Hendrick dan Struggles memperkirakan bahwa lebih dari 60% perusahaan Amerika Serikat yang melakukan bisnis di luar negeri mengalami kerugian akibat politik dalam periode 1975 sampai 1980

Peranan pemerintah dalam Perekonomian

Dewasa ini semua pemerintah memainkan peranan penting dalam perekonomian negara. Pada dasarnya peranan itu terdiri dari dua jenis yaitu sebagai pemeran serta sebagai pengatur (regulator).sebagian besar pemerintah memainkan kedua peranan itu dengan kadar yang berbeda-beda. Di negara industri barat peran serta pemerintah dalam perekonomian tidak begitu menonjol walaupun cukup penting.

Ada beberapa alasan mengapa peran serta pemerintah dalam kegiatan ekonomi perlu diperhatikan oleh pemasar internasional. Pertama, pemilikan pemerintah mungkin menutup kemungkinan operasi perusahaan di beberapa pasar, seperti di India. Alasan lainnya adalah bahwa pemilikan pemerintah dapat berarti satu-satunya pelanggan perusahaan di suatu negara adalah pemerintah negara itu (monopoli power).

Pemasar memahami peranann pemerintah sebagai pengatur lingkungan ekonomi. Pemerintah merencanakan dan mengarahkan, mengenakan pajak dan mengatur perekonomian. Kebijakan moneter dan kebijakan fiskal mempengaruhi penggunaan peralatan penetapan harga dan peralatan kredit oleh pemasar.

Kekuatan Ideologi 

1. Komunisme
2. Kompensasi Kekayaan Ekspatriat
3. Penghapusan dan penyitaan
4. Kehancuran Komunisme
5. Kapitalisme
6. Peraturan dan Birokrasi
7. Sosialisme
8. Sosiallisme Eropa
9. Sosialis di Negara Berkembang
10. Konservatif atau Liberal

Kestabilan Politik

Tidak ada definisi yang tepat untuk ketidakstabilan politik, tetapi ada beberapa indikatornya. Pertama adalah seringnya pergantian rezim yang berkuasa, yang biasanya berarti pergantian lingkungan politik dunia usaha. Kedua adalah timbulnya kekuasaan, pertikaian dan demontrasi di suatu negara. Ketiga adalah perbedaan budaya.

Badan Usah Milik Negara

• Mengapa perusahaan dinasionalisasi?

Alasannya adalah (1) menarik uang lebih banyak karena perusahaan dimaksud diperkirakan memiliki laba yang tinggi, (2) kelanjutan dari alasan pertama, pemerintah yakin mampu menjalankan perusahaan dimaksud dengan lebih efisien dan menghasilkan uang lebih banyak, (3) untuk tujuan ideologi, (4) untuk memperoleh dukungan suara karena para politisi beranggapan dapat menyelamatkan PHK tenaga kerja, dengan membantu perusahaan yang hampir runtuh untuk tetap dapat bertahan hidup dan bantuan tersebut dihentikan setelah pemilihan, (5) pemerintah telah menyuntikkan dana keperusahaan dana atau industri dan yang biasanya diikuti oleh pengendalian

• Persaingan tidak sehat

Hal ini disebabkan (1) perusahaan milik negara dapat menurun harga secara tidak wajarkarena tidak berorientasi mencari laba, (2) perusahaan milik negara dapat memperoleh dana /modal lebih mudah , (3) perusahaan milik negara memperoleh kontrak kerja dari pemerintah, (4) perusahaan milik negara memperoleh kemudahan ekspor, (5) perusahaan milik negara dapat menekan upah kerja dengan bantuan pemerintah. 

PENGARUH FAKTOR POLITIK TERHADAP BISNIS

Dalam berbisnis sangatlah penting mempertimbangkan risiko politik dan pengaruhnya terhadap organisasi. Hal ini patut dipertimbangkan karena perubahan dalam suatu tindakan maupun kebijakan politik di suatu negara dapat menimbulkan dampak besar pada sektor keuangan dan perekonomian negara tersebut. Risiko politik umumnya berkaitan erat dengan pemerintahan serta situasi politik dan keamanan di suatu negara.

Setiap tindakan dalam organisasi bisnis adalah politik, kecuali organisasi charity atau sosial. Faktor-faktor tersebut menentukan kelancaran berlangsungnya suatu bisnis. Oleh karena itu, jika situasi politik mendukung, maka bisnis secara umum akan berjalan dengan lancar. Dari segi pasar saham, situasi politik yang kondusif akan membuat harga saham naik. Sebaliknya, jika situasi politik tidak menentu, maka akan menimbulkan unsur ketidakpastian dalam bisnis.

Dalam konteks ini, kinerja sistem ekonomi-politik sudah berinteraksi satu sama lain, yang menyebabkan setiap peristiwa ekonomi-politik tidak lagi dibatasi oleh batas-batas tertentu Sebagai contoh, IMF, atau Bank Dunia, atau bahkan para investor asing mempertimbangkan peristiwa politik nasional dan lebih merefleksikan kompromi-kompromi antara kekuatan politik nasional dan kekuatan-kekuatan internasional.

Tiap pembentukan pola bisnis juga senantiasa berkait erat dengan politik. Budaya politik merupakan serangkaian keyakinan atau sikap yang memberikan pengaruh terhadap kebijakan dan administrasi publik di suatu negara, termasuk di dalamnya pola yang berkaitan dengan kebijakan ekonomi atau perilaku bisnis.

Terdapat politik yang dirancang untuk menjauhkan campur tangan pemerintah dalam bidang perekonomian/bisnis. Sistemnya disebut sistem liberal dan politiknya demokratis. Ada politik yang bersifat intervensionis secara penuh dengan dukungan pemerintahan yang bersih. Ada pula politik yang cenderung mengarahkan agar pemerintah terlibat/ ikut campur tangan dalam bidang ekonomi bisnis.

Indonesia lebih mengacu pada pola terakhir, yakni pemerintah terlibat atau turut campur tangan dalam bisnis. Hal ini dapat dilihat dalam hukum maupun kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk menunjang perekonomian dan bisnis.

Pengaruh Politik terhadap Ekonomi dan Bisnis di Indoenesia Era Orde Baru

Pada awal pemerintahan Orde Baru, pemerintah mencanangkan pembangunan ekonomi dan industri. Pada waktu itu posisi pengusaha dalam negeri masih dalam keadaan yang tidak kuat untuk berdiri sendiri.. Akibatnya, pemerintah (negara) menjadi dominan dalam perekonomian. Pengusaha menggantungkan diri kepada pemerintah. Hal ini menimbulakan konsekuensi yaitu pemerintah menjadi mesin pertumbuhan ekonomi atau dengan kata lain pemerintah menjadi sumber penggerak investasi dan pengalokasian kekayaan nasional. Dalam hal ini pemerintah tidak hanya menyediakan proyek, kontrak, konsesi pengeboran minyak dan eksploitasi hutan, serta lisensi agen tunggal, melainkan juga kredit besar dan subsidi. Pemerintah juga menunjang dengan kebijakan proteksi serta pemberian hak monopoli impor dan pasar.

Pada masa tersebut, pemerintah cenderung menghasilkan dua lapisan ekonomi-politik utama, yaitu birokrat-politik yang melibatkan lingkup keluarganya dalam bisnis, serta pengusaha yang dapat berkembang berkat dukungan khusus dari pemerintah (mulai berkembangnya KKN). Kedua lapisan ini mendominasi perekonomian dan politik. Dalam perkembangan sistem ekonomi tersebut, pemerintah sebagai sumber penggerak investasi dan pengalokasian kekayaan nasional hanyalah bersifat jangka pendek. Kemampuan pemerintah menyediakan segalanya dibatasi oleh gerak sistem ekonomi. Indonesia menjadi rawan akan krisis. Pola bisnis tersebut memerlukan sebuah rezim politik yang mampu mengendalikan reaksi kaum buruh dan gerakan demokratisasi. Untuk keperluan ini rakyat berhasil dijauhkan dari partisipasi politik. Pembangunan ekonomi dijaga dengan kekuatan militer yang kuat sehingga terlihat stabil. Pertumbuhan partai politik dan pengekpresian politik dilarang dalam upaya menciptakan kestabilan untuk pertumbuhan ekonomi. Rakyat seakan dibungkam untuk menuntut hak-haknya atas nama pembangunan ekonomi. Pada masa Orde baru, bentuk partisipasi rakyat diatur agar hanya terlibat pada pemilihan umum anggota DPR dan DPRD. Hal ini menunjukkan betapa kuatnya kaitan politik dan birokratik dalam pola bisnis. Pemerintah sudah sejak awal jadi mesin pertumbuhan ekonomi, yang menyebabkan para birokrat-politik terlibat bisnis yang bersifat jangka pendek. Pola ini tidak mendorong tumbuhnya kepercayaan dunia usaha untuk jangka panjang..

Sistem politik Indonesia pada masa itu mempunyai kelemahan, salah satu diantaranya adalah sedikitnya sumber-sumber yang dapat menjadi penekan dan penyeimbang atas kekuatan pemerintah, di tingkat nasional atau daerah. Padahal, kekuatan penekan sangat diperlukan untuk melakukan kontrol, maupun sumbangan-sumbangan gagasan dan pemikiran untuk membentuk bangunan sosial politik yang lebih aspiratif.

Pengaruh kalangan non-pemerintah, termasuk dari pengusaha dan profesional sangat terbatas dan acap diabaikan. Kecuali para pengusaha tertentu yang mempunyai koneksi langsung dengan penguasa. Ketergantungan ekonomi swasta pada pemerintah menimbulkan hubungan yang sangat tidak sehat di antara keduanya, yang jika dipandang dari sudut politik, bisnis, dan masyarakat luas sangatlah merugikan. Konsekuensi dari hubungan yang tidak sehat tampak nyata ketika Indonesia diterpa krisis ekonomi, sosial dan politik sekaligus, yang mengalami kesulitan untuk diperbaiki.

Kalangan bisnis dan profesi swasta yang merupakan unsur krusial dalam pembentukan kelas menengah, selama zaman Orde Baru tidak memiliki kesempatan untuk membentuk asosiasi maupun organisasi yang mampu berfungsi sebagai sumber kritik, pengaruh, dan sumbangan ide pada perencanaan politik, ekonomi dan sosial. Unsur-unsur baru dari kalangan profesional maupun kalangan bisnis cenderung menghindarkan diri dari politik dan berkonsentrasi pada bidangnya sendiri yang sempit.

Semua hal tersebut membuat sistem ekonomi Indonesia menjadi cukup rawan krisis, terutama krisis fiskal dan krisis keuangan. Terjadinya krisis rupiah dan berbagai dampaknya membuat pemerintah terpaksa harus mengeluarkan sejumlah kebijakan deregulasi di bidang ekonomi. Secara politik, kebijakan ini memacu pertumbuhan sektor swasta, termasuk swastanisasi BUMN. Hal ini menuntut pemerintah untuk melakukan pembenahan besar-besaran. Pemerintah terpaksa menerima tawaran IMF untuk menyetujui Nota Kesepakatan menuju reformasi ekonomi. Krisis ekonomi memang menimbulkan dampak politik yang lebih kuat. pemerintah semakin didesak untuk melepaskan keterlibatannya dari bisnis dan untuk lebih menjalankan fungsi sebagai perlengkapan politik supaya dapat bertugas menyehatkan sistem ekonomi.

Sistem peraturan hukum yang kuat sangat dibutuhkan untuk menopang kinerja reformasi ekonomi. Kalangan dunia usaha semakin menuntut kepastian hukum. Krisis rupiah yang semakin parah sampai menggerogoti sistem ekonomi, telah memperlemah posisi birokrat-politik. Banyak dari mereka yang mulai terbuka terhadap reformasi politik. Banyak telah menyatakan perlunya reformasi. Hasil kemajuan ekonomi secara internal telah menghasilkan sebagian lapisan yang menghendaki reformasi politik. Kalangan bisnis menghendaki tumbuhnya kepercayaan dunia usaha untuk jangka panjang. Semua ini hanya dapat dicapai dengan program reformasi ekonomi dan diperkuat dengan reformasi politik.

Pengaruh Politik terhadap Ekonomi dan Bisnis di Indonesia pada Era Reformasi

Struktur dan pandangan rezim Orde Baru telah menjadikan kalangan bisnis dan profesional merasa lebih mudah dan aman untuk mengikuti keadaan daripada mencoba mendorongnya ke arah lain yang lebih sehat. Kecenderungan ini dengan sendirinya memperluaskan korupsi, kolusi, dan penyalahgunaan kekuasaan pada zaman Orde Baru. Pada era reformasi, gejala-gejala itu sulit dihilangkan karena telah mengakar di setiap lembaga negara, maupun di kalangan bisnis dan profesional. Masalahnya bukan hanya korupsi yang sulit diatasi, tetapi juga hilangnya orientasi terhadap kepentingan masyarakat luas dan lemahnya kemauan untuk merombak sistem politik, termasuk lembaga-lembaga negara yang amat perlu diperbaiki, struktur ekonomi, dan hubungan antara warga negara dan negara.

Di dalam negeri, perubahan di bidang politik dan pemerintahan yang diwarnai dengan adanya perubahan signifikan dalam sistem politik (terjadi proses demokratisasi) membuka suatu peluang baru dan juga ancaman baru bagi dunia usaha di Indonesia. Keputusan-keputusan politik atau hukum perlu juga selalu dicermati. Perubahan-perubahan kepemimpinan seringkali berakibat terjadinya perubahan dalam keputusan politik dan yang akhirnya berdampak secara langsung terhadap kondisi bisnis. Sebagai contoh. Pada saat Orde baru, perdagangan Bahan Pangan Pokok selalu dikendalikan oleh Pemerintah melalui BULOG, sehingga ada kondisi yang stabil dalam perdagangan Bahan Pangan Pokok tersebut. Tetapi, setelah reformasi peran BULOG diredefinisi sehingga tidak menjadi pemain sentral dan akhirnya seringkali berdampak terhadap terjadinya fluktuasi harga dan kelangkaan barang yang disebabkan permainan spekulan, sehingga yang terkena dampak/pengaruhnya adalah rakyat miskin yang semakin menderita untuk mendapakan kebutuhan pangan mereka.

Di tahun 2007 yang lalu kondisi perpolitikan nasional relatif stabil, walaupun banyak unjuk rasa diberbagai daerah terutama menyangkut kekisruhan hasil Pilkada dan di tingkat nasional menyangkut kebijakan pemerintah tentang UU PA, UU PMA, UU Pornografi dan UU Politik yang banyak menimbulkan kontroversi dari masyarakat. Dari kondisi politik yang demikian ternyata pengaruh terhadap sektor ekonomi tidak begitu signifikan. Tercatat kondisi pertumbuhan ekonomi di tahun 2007 merupakan kondisi terbaik sejak krisis ekonomi 1998. Berbagai sektor ekonomi mengalami peningkatan, di sektor properti, nilai kredit properti yang dirilis Bank Indonesia (BI) per Juni 2007 sebesar Rp130,93 Trilyun naik 7-8% dibandingkan tahun sebelumnya. (1)

Di tahun 2008 ini perilaku ekonomi menjadi sering kali sulit diprediksi. Bahkan oleh Pemerintah sekalipun yang memiliki ekonom-ekonom yang sangat pakar di bidangnya. Sebagai contoh yang nyata adalah dalam penyusunan APBN 2008 prediksi harga minyak 80 US $ per barel, tapi pada awal tahun perekonomian nasional dikejutkan dengan kenaikan harga minyak dunia yang menembus batas sampai 100 US $ per barel bahkan melewati 110 US $ per barel sampai akhir kuartal pertama 2008. Kenaikan ini tentunya berpengaruh terhadap asumsi APBN tahun 2008 sehingga pemerintah mau tidak mau dihadapkan pada pilihan sulit antara tetap mempertahankan subsidi BBM dengan harga yang ada atau menaikkan harga BBM untuk mengurangi defisit APBN yang terlalu berat. Selain itu dari sektor perbankan, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan menurunkan BI rate menjadi 8% per Januari 2008. (2) Dengan dikeluarkan kebijakan ini memberikan peluang bagi sektor properti untuk bisa berkembang. Namun dari bidang politik kemungkinan-kemungkinan negatif bisa terjadi mengingat kondisi tahun 2008 masih rawan karena semua partai politik akan bekerja keras untuk meraih dukungan massa, gesekan-gesekan politik kemungkinan akan mudah terjadi. Tentunya kondisi serupa dihadapi oleh para pebisnis, sulit sekali untuk secara akurat memprediksi kondisi ekonomi. Hal ini antara lain juga dampak globalisasi yang menyebabkan kondisi ekonomi di suatu negara dapat berpengaruh besar terhadap kondisi ekonomi negara lainnya. Bahkan ketika ramalan tentang kondisi ekonomi akurat, masih belum jelas dampak ekonomi terhadap industri tertentu. Sebagai contoh nyata, seperti yang telah diketahui bersama saat ini beberapa sektor industri sedang digoncang krisis akibat pengaruh krisis global yang tengah melanda dunia. Beberapa perusahaan telah berencana merumahkan bahkan memPHK karyawan-karyawannya.

Dalam sektor perbankan, kalangan perbankan mengkhawatirkan gejolak ekonomi global akan menggerus kinerja perbankan di tengah situasi politik yang mulai menghangat menjelang pemilihan umum 2009. Di sisi lain, Bank Indonesia meyakini fundamental industri perbankan dalam negeri cukup kuat, sehingga bank sentral meminta sejumlah kalangan agar tetap optimistis. Direktur Bank NISP Rudy Hamdani menyatakan pihaknya mulai 'mencium' gelagat dampak dari gejolak perekonomian dunia terhadap perekonomian dalam negeri, disusul peningkatan suhu politik menjelang 2009. Akan tetapi di sisi lain, di tengah indikator ekonomi akabibat kenaikan harga bahan bakar minyak, yang berpengaruh besar dan cenderung negatif terhadap perilaku bisnis, kalangan perbankan merasa optimis dapat meningkatkan pertumbuhan kredit. Suhu politik Pemilu 2009 yang sudah mulai terasa, diharapkan dapat mendorong gairah perekonomian. Dana-dana politik dan perputaran uang untuk tujuan politik dan kampanye semakin lancar sehingga diharapakan terjadi pertumbuhan dana ekonomi pihak ketiga dan pertumbuhan bisnis yang berkaitan dengan politik, sebagai contoh bisnis percetakan dan bisnis sablon bendera dan sebagainya.

Proyeksi semua sektor ekonomi pada tahun 2008 selalu dikaitkan dengan variabel politik. Hal ini disebabkan suhu politik di tahun 2008 diprediksi akan meningkat karena persiapan Pemilu 2009. Faktor politik pasti berdampak pada perekonomian, terutama pada investasi. Situasi politik menjelang pemilu dan Sidang Umum MPR, melahirkan iklim ketidakpastian bagi investor, terutama investor asing. Adapun pengaruh politik menjelang Pemilihan Presiden 2009 diyakini akan memengaruhi uang beredar. Di satu sisi, aktivitas ekonomi akan menurun seiring dengan keterlibatan pelaku ekonomi dalam pemilu.

Hubungan sektor bisnis dengan politik lebih mengacu pada konteks ekonomi yang dipengaruhi oleh kebijakan politik, apabila kondisi politik tidak menentu atau mengalami kekacauan (chaos) akan berdampak kepada perekonomian terutama menyangkut sektor industri; permintaan dan penawaran tidak seimbang dan distribusi barang akan terganggu. Apabila ini berlanjut maka akan terjadi inflasi tinggi yang ditandai dengan kenaikan harga akibat permintaan yang menurun drastis atau bajhkan tidak adanya permintaan. Di sisi lain,pengaruh gejolak politik pada kegiatan ekonomi, tidak dapat diukur dengan eksak dan laporan angka-angka. Para pengamat hanya dapat menganalisa kualitas dampaknya.

Peluang mengatasai dampak negatif pengaruh politik terhadap bisnis

Dalam suasana sekarang yang penuh ketidakpastian politik dan ekonomi, ada semacam peluang untuk mengatasi hubungan antara pemerintah dan bisnis melalui pembagian kekuasaan, strategi pembangunan menurut sektor-sektor yang sebaiknya diurus para pengusaha swasta atau negara, dan seterusnya. Selain itu, diperlukan juga semacam ideologi dan program tentang peranan bisnis, harapannya, dan tanggung jawabnya pada masyarakat, tentang hak dan kewajiban yang bersangkutan dengan penegakkan etika bisnis, tanggung jawab sosial perusahaan dan sejenisnya.

Hal ini tentu saja bukan pekerjaan yang mudah. Berbagai masalah yang sedang melilit negeri ini seperti stabilitas politik, kesulitan ekonomi, peninggalan masa lalu terhadap buruknya praktik bisnis, serta ketegangan dalam hubungan antara pemerintah dan perusahaan swasta sangat mempengaruhi proses tersebut. Memperbaiki pandangan umum terhadap dunia usaha sangat penting sekaligus sangat sukar, dan menghilangkan kecurigaan rakyat terhadap kalangan bisnis membutuhkan waktu. Tetapi semua harus dilakukan secara terencana dan terorganisir. Sebuah harapan terwujudnya trias etika: etika pemerintahan, etika profesi, dan etika bisnis. ICW mengambil posisi untuk bersama-sama rakyat membangun gerakan sosial memberantas korupsi dan berupaya mengimbangi persekongkolan kekuatan birokrasi pemerintah dan bisnis. Dengan demikian reformasi di bidang hukum, politik, ekonomi dan sosial untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang demokratis dan berkeadilan sosial serta berekonomi baik dapat diwujudkan.

Pada akhirnya kondisi perekonomian akan bisa tumbuh apabila pemerintah tetap berperan sebagai partner yang menguntungkan bagi berkembangnya perilaku bisnis yang dipengaruhi oleh kondisi politik dalam negeri. Instrumen-intrumen investasi perlu diinovasi, birokrasi perijinan dan sektor perbankan diharapkan mampu mendukung sektor bisnis dalam menghadapai pengaruh situasi dan kondisi politik.